Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase “Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang dipersengketakan.” Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer yang…

Mahkamah Agung : Setiap Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa…

PROSEDUR MENDAFTARKAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai…

PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA SEKTOR KEUANGAN Untuk menyelenggarakan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil dan effisien pada sector keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 1/ Pojk.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan OJK No. 1/2014”). Peraturan tersebut berlaku sejak 23 Januari 2014. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wadah perlindungan konsumen…

Sudahkah anda tahu tentang sumpah yang yang memiliki kekuatan pembuktian dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia? Sempat ramai dibicarakan tentang sumpah pocong yang didengungkan berkali-kali oleh seorang pengacara yang “ngartis”. Di sisi lain, banyak orang yang berani bersumpah mengenai penyangkalan atas suatu perbuatan yang dituduhkan. Sebelum anda bersumpah serapah, simak beberapa ketentuan di bawah ini…

“Patokan gugatan actio pauliana ini adalah kreditor rugi.” Dalam berbagai kasus Kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Upaya ini dikenal dengan istilah actio pauliana. Lebih jauh, ada tiga syarat dari actio pauliana, yaitu: ada perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor; perbuatan itu tidak wajib…

Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana? Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib? Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat…

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seringkali menjadi tonggak terjadinya perubahan dinamika perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui putusannya No.15/PUU-XII/2014, MK telah memberikan angina segar bagi para pencari keadilan, yang merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase. Sebagaimana diketahui bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan arbitrase tersebut. Walaupun…

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dinilai MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase kini seakan menjadi langkah yang umum diambil oleh para pihak tidak puas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun pembatalan inipun…

“Berbeda dengan gugatan perdata biasa, dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.” Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan satu sistem baru dalam hukum acara perdata yang disebut Gugatan Sederhana (small…